Tag: PDI Perjuangan
-
Bapemperda Prioritaskan 15 Raperda Kewenangan Khusus DKJ
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait status Kota Jakarta yang tak lagi menyandang status ibukota. Karena itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)…
-
Viral Siswa SD Tak Suka Menu Makan Bergizi Gratis, Politikus PDIP: Mestinya Disesuaikan Selera Anak
Viral di media sosial video seorang anak SD yang tak menghabiskan lauk dalam menu makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Dalam video itu, tampak anak tersebut diwawancarai oleh seorang reporter dari salah satu tv nasional. Reporter itu pun sempat menanyakan alasan anak tersebut tak menghabiskan lauk ayam yang diberikan. Anak itu pun dengan polos…
-
PDI Perjuangan Minta Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta Libatkan UMKM Sekitar Sekolah
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, Wa Ode Herlina, buka suara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan secara bertahap sejak Senin (6/1/2025) kemarin. Ia pun meminta supaya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut dilibatkan dalam program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini. “Saya belum tahu nih, belum cek melibatkan UMKM itu sudah sejauh apa. Kalau bisa memang…
-
Menu Makan Bergizi Dimasak Dini Hari, DPRD Jakarta Minta Kualitas Diawasi agar Tak Basi
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta pemerintah untuk menjaga kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak basi dan konsisten dalam pelaksanaannya. Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025) sudah berjalan cukup baik. “Saya minta supaya konsisten saja, terus tepat waktu, terus dijaga…
-
Anggota DPRD DKI Kritik Rencana Penutupan Stasiun Karet: Tolong Dikaji Ulang!
Rencana penutupan Stasiun Karet dikritik Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina. Ia pun meminta supaya rencana tersebut dikaji ulang lantaran selama ini Stasiun Karet menjadi salah satu stasiun KRL tersibuk di Jakarta. “Kalau melihat kepentingannya, tolong dikaji dulu, karena saya melihatnya itu orang lebih banyak turun di Karet,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025). Hal ini disampaikan…
-
Kenneth DPRD Jakarta: Sistem Polder & Restorasi Alam Solusi Atasi Banjir Rob
Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pantai Jakarta Utara hingga awal tahun 2025. Sebagai antisipasi, Pemda Jakarta memperkuat sistem polder untuk kendalikan banjir rob. Pemda Jakarta melalui Dinas SDA (Sumber Daya Air) juga memperkuat sistem polder (Rumah Pompa) pengendali rob yang dilengkapi dengan bendung karet untuk menahan air…
-
Atasi Banjir Rob, Pastikan Pompa Air Berfungsi dengan Baik
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memastikan seluruh pompa penyedot air berfungsi dengan baik untuk mengatasi banjir rob. Ia menilai, optimalisasi kinerja pompa-pompa air menjadi salah satu upaya mempercepat banjir rob surut di sejumlah kawasan pesisir Jakarta Utara. “Semua pompa…
-
PDIP Tak Setuju Tarif TransJakarta Naik, Contohkan Paket Transportasi Bulanan Murah
PDI Perjuangan menolak rencana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji oleh Pemprov Jakarta. PDI Perjuangan mencontohkan penerapan transportasi di sejumlah kota di Eropa. “Saya melihat hal ini tentunya tidak setuju dengan adanya kenaikan terhadap tarif TransJakarta, terutama jika kenaikan tarif terlalu besar dan dapat membebani masyarakat, ditambah kondisi perekonomian kita sedang mengalami pelemahan alias semakin-memburuk,”…
-
Ima Mahdiah Tekankan Tahun 2025, Prioritaskan Penanganan Banjir
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, penanganan banjir menjadi salah satu program kerja yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Demikian diungkapkan Ima dalam pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Menurut Ima, alokasi anggaran yang telah disetujui untuk penanganan banjir dinilai cukup…
-
Diskon tarif listrik Tak dinikmati Penghuni Rusunawa, DPRD DKI Desak PJ Gubernur Surati PLN
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah merespon cepat keluhan penghuni rusunawa di DKI Jakarta yang tidak bisa menikmati diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen. “Kalau memang harus kita mendesak PJ Gubernur bersurat ke PLN Pusat, agar pak Gubernur membuat surat khusus untuk memperhatikan warga penghuni Rusunawa yang ada di DKI Jakarta,” ucap…