Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah merespon cepat keluhan penghuni rusunawa di DKI Jakarta yang tidak bisa menikmati diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen.

“Kalau memang harus kita mendesak PJ Gubernur bersurat ke PLN Pusat, agar pak Gubernur membuat surat khusus untuk memperhatikan warga penghuni Rusunawa yang ada di DKI Jakarta,” ucap politisi PDIP itu kepada PONTAS.id, Kamis (2/1/2025).

Ia mengungkapkan, baru mendengar kabar bahwa penghuni Rusunawa tidak mendapat potongan diskon dari pemerintah dalam hal ini PLN. Padahal, umumnya yang tinggal di Rusunawa itu masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita tahu kondisi ekonominya, kemarin saja terkait dengan covid mereka kita gratiskan retribusinya lalu saya minta diperpanjang Alhamdulillah sampai bulan Juni diperpanjang di tahun 2024. Nah dengan situasi dan kondisi ekonomi seperti ini kita semua sama-sama tahu ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” tuturnya

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada pemerintah dan PLN untuk memberikan potongan diskon tarif listrik ke semua lapisan masyarakat.

“Seharusnya memang PLN kalau mau memberikan potongan diskon terhadap masyarakat umum juga harus berlaku di rusunawa DKI Jakarta ini harapannya saya sebagai anggota dewan yang memang kebetulan ada di komisi yang membidangi salah satunya adalah rusunawa di DKI Jakarta,” tutupnya

Sebelumnya,

Diskon Tarif Listrik PLN Tak Adil, Warga Rusunawa: Pemerintah PHP!

Diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang diberikan Pemerintah melalui PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar selama periode Januari-Februari 2025 terkesan tak berkeadilan. Pasalnya, Warga Kota Jakarta yang tinggal di Rusunawa justeru tidak mendapatkan diskon seperti yang digaungkan oleh pemerintah.

“Ketika saya terima info ada diskon dari PLN untuk pelanggan prabayar, saya langsung melakukan pembelian token. Namun, faktanya, tidak ada itu penambahan KWH seperti yang digaungkan oleh PLN,” ucap salah satu warga Rusunawa inisial L yang berdomisili di Jakarta Barat saat dihubungi PONTAS.id Kamis (2/1/2025).

Pihaknya menyesalkan, kenapa kebijakan yang dibuat pemerintah melalui PLN terkesan tidak mengedepankan prinsip berkeadilan. Seharusnya, diskon tersebut bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Apalagi mayoritas warga yang tinggal di Rusunawa ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Tolong pemerintah gerak cepat mencari solusi agar kami juga bisa menikmati fasilitas seperti masayarakat pada umumnya,” ketusnya

Senada, warga Rusunawa yang tinggal di Jakarta Utara juga berbondong-bondong melakukan pembelian token listrik setelah mendengar kabar adanya diskon tarif listrik. Namun nyatanya, mereka kembali menelan pil pahit setelah melihat KWH yang tak kunjung bertambah 50 persen usai melakukan pembelian.

“Ini saya beli token sebesar dua ratus ribu rupiah hanya dapat KWH normal alias tidak ada penambahan 50 persen. Ah ini namanya pemerintah pemberi harapan palsu (PHP),” tandasnya

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak PLN serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) DKI Jakarta terkesan bungkam. Pewarta masih berupaya untuk meminta hak jawab dari pemangku kepentingan tersebut.

Artikel Naik di Website Pontas dengan LINK