JAKARTA Fraksi PDI Perjuangan menargetkan mensuksekan tiga misi utama Gubernur Pramono Anung bagi kota Jakarta yang tengah mengalami perubahan fungsi dari Daerah Khusus Ibukota negara menjadi Daerah Khusus Jakarta.
Target tersebut muncul dalam Kick Off Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertajuk bertajuk ‘Kemenangan Rakyat Jakarta’ berupa perkenalan anggota fraksi PDI Perjuangan dilanjutkan diskusi ahli dan wartawan. Hadir dalam kegiatan ini pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga.
Sedikitnya sembilan anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan a.l Dwi Rio Sambodo, Hardiyanto Kenneth, Pandapotan Sinaga, Manuara Siahaan, Yuke Yurike, Pantas Nainggolan, Chicha Koeswoyo, Brando Susanto, Ida Mahmudah, dan Jhony Simanjuntak.
Anggota Komisi D Pantas Nainggolan dari Dapil Jakarta 5 itu menuturkan upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Pramono bukan hal mudah karena harus memerhatikan prinsip kerja legislatif yakni kolektif kolegial.
“Kita harus mampu meyakinkan anggota fraksi lain yang sebelumnya pendukung calon gubenur lain agar mendukung upaya Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta,” tuturnya.
PDI Perjuangan menargetkan untuk terus mengawal Kartu Jakarta Pintar (KJP) 105.225 siswa dan 735 Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sempat dicabut saat verifikasi tahap II tahun 2024 hingga kembali dipulihkan.
“Melalui Komisi E, kami telah berjuang mengembalikan hak warga yang KJP dan KJMU-nya diputus akan diaktifkan kembali di Tahap I 2025. Ini dilakukan setelah PDI Perjuangan melakukan dialog langsung dengan sejumlah orang tua siswa dan mahasiswa,” tuturnya.
Program pendidikan ini berkorelasi dengan upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di Jakarta dan membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu melalui Program Sekolah Gratis Swasta yang kini sudah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang akan dimulai pada Juli 2025 dan melibatkan 2900 sekolah swasta di Jakarta.
Program pendidikan PDI Perjuangan melalui Komisi E juga konsisten untuk memperjuangkan 2.704 Guru Honorer di Jakarta yang akan diangkat menjadi Guru berstatus kontrak kerja individu (KKI). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran di Jakarta.
Langkah berikutnya adalah melanjutkan terwujudnya transportasi terintegrasi melalui kerja-kerja politik sepanjang tahun 2024, di mana Fraksi PDI Perjuangan mendorong percepatan pembangunan transportasi publik terintegrasi seperti pembangunan MRT Fase 2A dan LRT Fase 1B.
Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong peningkatan anggaran prioritas program pengendalian banjir yang ditujukan bagi normalisasi sungai, rumah pompa air, perbaikan tanggul dan revitalisasi saluran air.
Sementara dalam penanggulangan sampah, PDI Perjuangan mendorong pembangunan RDF Plant di Rorotan yang mempunyai kapasitas pengolahan sampah hingga 2.500 ton sampah per hari dan akan mengolah sampah dari 16 kecamatan di Jakarta.
Fraksi PDI Perjuangan menyadari Jakarta pasca tidak menyandang status Ibukota mendapatkan sejumlah tantangan a.l pengembangan infrastruktur kota yang berkualitas, peningkatan kualitas SDM, dan membangun ruang publik yang ramah dan berkelanjutan
Tantangan selanjutnya yakni kemudahan aksesibilitas, optimalisasi pembangunan dan pengembangan moda transportasi massal yang terintegrasi, penguatan regulasi dan tata birokrasi yang kuat dan sinergis, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan menjaga warisan budaya.
Menurut anggota Komisi C Brando Susanto dari Dapil Jakarta 3 Fraksi PDI Perjuangan tahun ini harus menyadari hanya memiliki 15 anggota dewan dan harus mampu dengan baik mempersuasi anggota partai lain agar mendukung Jakarta yang lebih baik sesuai visi dan misi Gubernur Pramono.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengingatkan kemampuan lobi Fraksi PDI Perjuangan kepada fraksi lain akan sangat vital mengingat salah satu misi Gubernur Pramono adalah mewujudkan Jakarta dalam urutan 50 kota global dalam waktu lima tahun
“Saat ini Jakarta ada di posisi 74 kota global, sementara target Bappeda hanya nomor 58 sedangkan target gubernur adalah rangking 50 dunia. Ini tidak mudah, karena tidak hanya harus berpikir pembangunan infrastruktur namun juga harus mampu memastikan kegiatan berskala internasional bisa terselenggara dengan lancar. Ini perlu lobi-lobi yang baik ke fraksi yang lain!” pungkasnya.
