Day: February 10, 2025
-
Brando PDIP Minta Menteri Bahlil Tidak Buat Gaduh Perihal Kelangkaan LPG 3 Kilogram
Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta Brando Susanto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan yang menyengsarakan masyarakat miskin. Hal ini buntut dari kelangkaan LPG 3 kilogram lantaran adanya kebijakan dari pemerintah, mulai Februari 2025 pengecer dilarang untuk menjual gas melon. Pembelian LPG 3 kilogram hanya boleh di pangkalan. Brando menilai larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian…
-
PDIP Jakarta Minta DTKS Jadi Patokan Pemberian KJP Plus, Bukan Nilai Rapor
Usulan dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dalam menjadikan nilai rata-rata di rapor sebagai syarat pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus menuai kritik. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan ide dari Disdik tidak sesuai dengan semangat pemberian KJP ke masyarakat.“Kita masih meminta supaya itu tidak digunakan sebagai syarat karena spirit pemberian KJMU…
-
PDIP Dukung Pramono Tak Izinkan ASN DKI Poligami, Singgung Potensi Korupsi
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendukung langkah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang tidak akan memberikan izin kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti. Kenneth mengatakan ASN harus menjadi panutan dan memberi contoh kepada masyarakat. “Jadi menurut saya, saya mendukung sekali Pak Pramono seperti…
-
Kenneth DPRD DKJ Minta Penanganan Banjir Jakarta Dievaluasi
Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta mengakibatkan banjir di beberapa titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut, ada puluhan RT di Jakarta Barat yang terendam banjir, pada Selasa 28 Januari 2025 hingga Jumat 31 Januari 2025. Kini, BPBD menyatakan bahwa banjir yang sempat melanda sebagian wilayah Jakarta dipastikan telah surut, dan rata-rata pengungsi sudah kembali…
-
Antisipasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Komisi B DPRD Dukung Pemprov DKI Laksanakan Operasi Pasar
Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 Kg, Komisi B DPRD Jakarta mendukung Pemprov untuk menggelar Operasi Pasar di sejumlah wilayah di Jakarta. Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu warga dihebohkan dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kilogram (kg). Hal ini pun menimbulkan fenomena panic buying lantaran kekhawatiran warga terhadap kelangkaan gas melon…
-
Jadwal Pelantikan Pram-Doel Diundur, Brando Susanto Ungkap Rakyat Jakarta Bakal Dirugikan
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menanggapi mundurnya jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 Pramono Anung-Rano Karno (Doel). Partai peraih kursi terbanyak kedua di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat hingga 15 orang ini menyebut, mundurnya jadwal pelantikan justru merugikan masyarakat. Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Brando Susanto menyesalkan,…
-
Dinas PRKP DKI Mau Batasi Waktu Sewa Rusun, Ida Mahmudah: Kebijakan Ngawur, Bikin Gaduh
DPRD DKI Jakarta menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta yang akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Penolakan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Ida mengatakan, rencana penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum, dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu…
-
Legislator PDIP Kritik Warga Rusun Punya 5 Angkot: Saya Aja Nggak Punya
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menekankan bahwa warga yang memiliki mobil tidak boleh menghuni rumah susun sewa (rusunawa). Ida juga menyoroti tunggakan rusun hingga Rp 95,5 miliar sudah bertahun-tahun tapi belum ada solusi. “Harusnya memang penghuni rusunawa itu tidak boleh punya mobil ya, begitu punya mobil harusnya dia dikeluarkan. Kalau dia punya…
-
Anggota DPRD DKI Usul Aturan Batasi Masa Tinggal di Rusunawa Pemprov
Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai rumah susun sewa (rusunawa) milik Pemprov Jakarta harusnya cuma tempat transit masyarakat berpenghasilan rendah, bukan tempat tinggal untuk selamanya. Dia mengatakan Pemprov harus melakukan pembinaan agar kondisi ekonomi warga penghuni rusunawa meningkat. “Kita berharap rusun untuk transit sementara saja. Dengan pembinaan, harapannya bisa meningkatkan perekonomian penghuni rusun,”…
-
Ima Mahdiah: Ada Pengelola Apartemen Bebankan Tarif PAM ke Penghuni, padahal Dicampur Air Tanah
DPRD Jakarta mendesak aparat terkait untuk menertibkan oknum pengelola apartemen atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang diduga menggunakan air tanah tetapi membebankan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kepada penghuni. Pasalnya, banyak pengelola apartemen di Jakarta yang mencampur penggunaan air tanah dengan pasokan dari PAM Jaya, namun tetap menerapkan tarif…