Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, menegaskan pentingnya pemulihan kuota penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahun 2024, yang sebelumnya mengalami pemotongan.
Ia menekankan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, dalam agenda pembangunan Jakarta ke depan.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerima KJMU Tahap II Tahun 2024, mencapai 15.648 mahasiswa, lebih rendah dari kuota yang seharusnya tersedia.
Pendaftaran KJMU Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10-21 Maret 2025, dengan proyeksi penerima sebanyak 20.000 mahasiswa, sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Kuota penerima KJMU 2025 akan mencakup 15.648 mahasiswa penerima lanjutan, 424 mahasiswa yang sebelumnya dicoret di tahap II 2024.
Hal itu karena dugaan kepemilikan mobil, atau aset dengan nilai NJOP di atas Rp1 miliar, tetapi telah menyanggah, serta 3.928 mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jakarta, yang berakreditasi B dan C.
Ima berharap, pemangkasan kuota pada tahap sebelumnya tidak terjadi lagi, dan memastikan program ini tetap berjalan dengan jumlah penerima yang lebih optimal.
“Kami ingin memastikan, bahwa akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tetap terjaga. Pemangkasan penerima KJMU di tahun 2024, telah berdampak pada ribuan mahasiswa, yang seharusnya mendapatkan haknya,” ujar Ima melalui keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).
“Oleh karena itu, kami mendorong agar kuota penerima dikembalikan, terutama bagi mereka yang telah menyanggah, dan terbukti memenuhi syarat,” tambah Ima.
Lebih lanjut, Ima menegaskan pendidikan adalah investasi masa depan, yang tidak boleh diabaikan. Ia memastikan pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno, akan berkomitmen untuk mendukung akses pendidikan, bagi seluruh warga Jakarta.
“Mas Pramono dan Bang Doel sudah menyampaikan dengan jelas, pendidikan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada mahasiswa Jakarta yang terhambat pendidikannya, hanya karena kendala biaya,” katanya.
Ima juga meminta agar proses seleksi penerima KJMU, dilakukan dengan transparan dan akurat, agar tidak ada mahasiswa yang kehilangan haknya, akibat kesalahan administrasi, atau sistem verifikasi yang tidak adil.
“Kami ingin memastikan bahwa pendaftaran KJMU Tahun 2025 berjalan lebih baik, dengan sistem verifikasi yang cermat dan transparan, proses verifikasi juga hanya akan dilakukan sekali untuk masa studi 4 tahun,” ucapnya.
Artikel ini telah naik tayang di rri.co.id dengan link https://rri.co.id/daerah/1332102/ima-kuota-kjmu-akan-dipulihkan-di-pemerintahan-pram-doel
