Tag: Komisi B
-
Momentum Liburan, Legislator Ajak Warga Kunjungi Destinasi Wisata Lokal
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut momentum libur sekolah pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan memberikan liburan murah, ramah, dan aman bagi masyarakat Jakarta. Apalagi, Kota Jakarta menjadi magnet bagi para wisatawan lokal, luar kota, hingga mancanegara. Jakarta memiliki tempat-tempat wisata yang murah, ramah,…
-
Beban Baru Warga Jakarta: Daya Beli Turun, tetapi PPN Naik 12 Persen
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, merupakan kebijakan yang memberatkan. Menurut Dwi Rio, kenaikan PPN 12 persen yang bakal berjalan pada 1 Januari 2025 ini bakal menjadi beban baru karena diterapkan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. “Kenaikan…
-
PDIP DKI Minta Pemprov Awasi Penerapan UMP: Tindak Perusahaan Tak Patuh
Pemerintah Provinsi Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 naik 6,5% menjadi Rp 5,3 juta. Fraksi PDIP DKI Jakarta menyoroti soal pelaksanaan kebijakan tersebut. “Tindak tegas perusahaan yang tidak tunduk dengan peraturan perundangan tentang perburuhan, termasuk penetapan upah minimum,” ucap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, Rabu (11/12/2024). Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan…
-
PDI Perjuangan Minta Pemprov DKI Pasang Hidran di Kawasan Padat Cegah Kebakaran Besar
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, menyoroti dampak dari kebakaran besar yang melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan hidran di kawasan padat. “Jadi ada beberapa evaluasi, nanti akan kita coba sampaikan supaya penanganannya mungkin lebih efektif, terutama harus ada (penanganan) kasus yang…
-
HEBOH Spanduk ‘PDIP Ilegal’ di Depan Kemenkum HAM, Dwi Rio Sambodo: Ini Bukti PDIP Jadi Ancaman Kekuasaan
Pada Jumat dini hari, 6 Desember 2024, sebuah spanduk bertuliskan “PDIP Ilegal, Megawati Ilegal” ditemukan terpasang di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Spanduk yang dipasang sekitar pukul 03.00 WIB tersebut memicu reaksi publik, terutama dari kader PDI Perjuangan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan,…
-
PDIP Minta Pemprov DKI Percepat Keruk Kali Cegah Banjir Besar 2020 Terulang
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mewanti-wanti skenario terburuk banjir besar pada 2020 di Jakarta terulang. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo meminta Pemprov Jakarta segera mempercepat pengerukan kali. “Maka bagian terpenting dari masalah penanggulangan banjir sudah pasti mempercepat dan meningkatkan kegiatan pengerukan kali-kali, supaya sedimentasi bisa diminimalisir,” Dwi mengatakan pembersihan got dan saluran…
-
PDIP Minta Pemprov DKI Berdayakan Warga Kolong Tol Usai Direlokasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan merelokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke ke rumah susun (rusun). Fraksi PDIP meminta Pemprov memberdayakan warga yang telah direlokasi agar tak kembali ke kolong tol.“Pemberdayaan warga secara ekonomi mutlak diperlukan agar mereka bisa memperbaiki taraf hidup mereka, sehingga tidak perlu kembali ke kolong tol lagi,” ucap Sekretaris…
-
RK Mau Bangun Hunian di Pasar, PDIP: Ide Pramono di Atas Kecamatan Realistis
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menyampaikan rencana untuk membangun hunian di atas Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. PDI Perjuangan DKI Jakarta mengkritik dan menyinggung masih banyak kawasan kumuh di Jakarta. “Tentunya yang harus dicermati saat ini adalah persoalan kesenjangan sosial di Jakarta, sebelum mewacanakan program ‘Rumah di atas Pasar Kramat…