Tag: DKI Jakarta

—

by

GA

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta Brando Susanto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan yang menyengsarakan masyarakat miskin. Hal ini buntut dari kelangkaan LPG 3 kilogram lantaran adanya kebijakan dari pemerintah, mulai Februari 2025 pengecer dilarang untuk menjual gas melon. Pembelian LPG 3 kilogram hanya boleh di pangkalan. Brando menilai larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian…

Antisipasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, Komisi B DPRD Dukung Pemprov DKI Laksanakan Operasi Pasar

—

by

in Uncategorized

Dalam rangka mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 Kg, Komisi B DPRD Jakarta mendukung Pemprov untuk menggelar Operasi Pasar di sejumlah wilayah di Jakarta. Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu warga dihebohkan dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual gas LPG 3 kilogram (kg). Hal ini pun menimbulkan fenomena panic buying lantaran kekhawatiran warga terhadap kelangkaan gas melon…

Dinas PRKP DKI Mau Batasi Waktu Sewa Rusun, Ida Mahmudah: Kebijakan Ngawur, Bikin Gaduh

—

by

DPRD DKI Jakarta menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta yang akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Penolakan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Ida mengatakan, rencana penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum, dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu…

Legislator PDIP Kritik Warga Rusun Punya 5 Angkot: Saya Aja Nggak Punya

—

by

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menekankan bahwa warga yang memiliki mobil tidak boleh menghuni rumah susun sewa (rusunawa). Ida juga menyoroti tunggakan rusun hingga Rp 95,5 miliar sudah bertahun-tahun tapi belum ada solusi. “Harusnya memang penghuni rusunawa itu tidak boleh punya mobil ya, begitu punya mobil harusnya dia dikeluarkan. Kalau dia punya…

Anggota DPRD DKI Usul Aturan Batasi Masa Tinggal di Rusunawa Pemprov

—

by

Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai rumah susun sewa (rusunawa) milik Pemprov Jakarta harusnya cuma tempat transit masyarakat berpenghasilan rendah, bukan tempat tinggal untuk selamanya. Dia mengatakan Pemprov harus melakukan pembinaan agar kondisi ekonomi warga penghuni rusunawa meningkat. “Kita berharap rusun untuk transit sementara saja. Dengan pembinaan, harapannya bisa meningkatkan perekonomian penghuni rusun,”…

Ima Mahdiah: Ada Pengelola Apartemen Bebankan Tarif PAM ke Penghuni, padahal Dicampur Air Tanah

—

by

DPRD Jakarta mendesak aparat terkait untuk menertibkan oknum pengelola apartemen atau Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang diduga menggunakan air tanah tetapi membebankan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya kepada penghuni. Pasalnya, banyak pengelola apartemen di Jakarta yang mencampur penggunaan air tanah dengan pasokan dari PAM Jaya, namun tetap menerapkan tarif…

Pemprov Jakarta Disarankan Pasang Keran Air Siap Minum di Setiap Kelurahan dan Sekolah

—

by

SA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta didorong untuk menyediakan instalasi keran air siap minum di berbagai gedung pemerintahan, termasuk kantor kelurahan, kecamatan, serta sekolah. Usulan ini disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto, sebagai upaya mempermudah masyarakat agar tidak perlu lagi membeli air kemasan. “Jika instalasi tap water tersedia di kantor…

21 Kecamatan di Jakarta Berpotensi Terdampak Longsor, Ketua Komisi D DPRD DKI Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan

—

by

SA

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan adanya potensi longsor di 21 kecamatan di Jakarta selama bulan Februari 2025. Yuke mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat jika di wilayahnya rawan terjadi longsor. “Kita harus mengantisipasi, kalau memang ada indikasi-indikasi ada yang kira-kira bakal longsor atau…

Warga Ngeluh JPO Kalibata Ditutup, PDIP Desak Pemprov DKI Siapkan Solusi

—

by

SA