Tag: Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta
-
DPRD Sesalkan Inspektorat DKI Tak Tahu Soal Korupsi di Dinas Kebudayaan
Kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta ikut menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Politisi PDI Perjuanganitu menyesalkan kinerja Inspektorat DKI Jakarta yang tidak mengetahui terkait dugaan korupsi tersebut. Pasalnya, kasus ini terungkap usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan. “Berarti kan itu perlu dievaluasi lagi terkait internal,…
-
Iwan Henry Wardhana Diduga Korupsi Rp 150 M, Politisi PDI Perjuangan: Bikin Malu PNS aja
Pemprov DKI Jakarta yang selama ini jauh dari pemberitaan soal korupsi, kini dikejutkan oleh berita tersebut. Baru-baru ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mendatangi dan memeriksa ruang kerja pejabat di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta. Bahkan, Kepala Disbud DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana pun sudah dinonaktifkan, buntut dari dugaan korupsi yang cukup fantastis, yakni Rp 150 miliar. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI…
-
Potensi Megathrust Jakarta, DPRD Dorong Pemetaan Zona Rawan Tsunami
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mendorong agar Pemprov Jakarta segera memetakan zona rawan tsunami. Hal ini menyikapi hasil penelitian BRIN tentang potensi megathrust yang bisa memicu tsunami ke Jakarta. Pemetaan zona rawan tsunami perlu segera dilakukan, diikuti langkah mitigasi seperti penguatan tanggul laut, revitalisasi mangrove, dan penyediaan jalur serta tempat evakuasi yang memadai,” (Ima Mahdiah)…
-
Legislator Minta Ada Pos Jaga Permanen Cegah Tawuran Berulang di Bassura
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, menyoroti tawuran yang kerap terjadi di Jalan Basuki Rahmad (Bassura), Jakarta Timur. Johnny meminta adanya pos jaga permanen di wilayah tersebut. “Iya harus ada (pos jaga permanen). Pemda setempat juga harus ikut, lurah, camat, untuk fasilitasi itu, (Jhonny Simanjuntak) Sejumlah kasus tawuran di Bassura…
-
Kadisbud Tersangka Korupsi, Wakil Ketua DPRD Jakarta Ingatkan Integritas Pegawai Pemprov
Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah turut mengomentari kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Jakarta, Iwan Henry Wardhana. Ima menganggap kasus yang menjerat Iwan Henry merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat dan merusak upaya pemerintah dalam membangun kota yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. “Jabatan publik adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab…
-
Bakal Revisi Perda, Sekolah Gratis di Jakarta Ditargetkan Terealisasi Juli 2025
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta akan segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Adapun revisi tersebut bertujuan untuk merealisasikan program pendidikan gratis baik negeri maupun swasta. “Kita sudah sangat siap bahkan kita akan proaktif untuk merespons soal ini (sekolah gratis). Kita akan berkomunikasi dengan…
-
Momentum Liburan, Legislator Ajak Warga Kunjungi Destinasi Wisata Lokal
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut momentum libur sekolah pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan memberikan liburan murah, ramah, dan aman bagi masyarakat Jakarta. Apalagi, Kota Jakarta menjadi magnet bagi para wisatawan lokal, luar kota, hingga mancanegara. Jakarta memiliki tempat-tempat wisata yang murah, ramah,…
-
Anggota DPRD Jakarta Sebut PAM Jaya Akselerasi Air Siap Minum Setelah 25 Tahun Dikuasai Swasta
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Brando Susanto mengapresiasi Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) yang akan melangsungkan Commercial Operation Date (COD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur, pada Rabu 18 Desember 2024. Menurut Brando, air siap minum untuk masyarakat di wilayah timur dan utara Jakarta akan segera dialirkan dari SPAM Jatiluhur yang…
-
Beban Baru Warga Jakarta: Daya Beli Turun, tetapi PPN Naik 12 Persen
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Dwi Rio Sambodo menilai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, merupakan kebijakan yang memberatkan. Menurut Dwi Rio, kenaikan PPN 12 persen yang bakal berjalan pada 1 Januari 2025 ini bakal menjadi beban baru karena diterapkan di tengah melemahnya daya beli masyarakat. “Kenaikan…
-
PDIP Soroti Banjir Rob Pesisir Jakarta, Dorong Giant Sea Wall Diprioritaskan
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta F-PDIP Ida Mahmudah meminta agar pembangunan tanggul laut atau giant sea wall di pesisir Jakarta menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dia tak ingin warga Jakarta terus-terusan terendam banjir jika air laut pasang. “Yang pasti adalah menurut saya kan kenapa mesti tidak dibuat serius pemerintah pusat? Karena memang kan kemarin komunikasinya…